Prof. Dr. Sulis Triyono, M.Pd dan Prof. Dr. Wiyatmi, M.Hum.

PIDATO PENGUKUHAN 
Prof. Dr. Sulis Triyono, M.Pd dan Prof. Dr. Wiyatmi, M.Hum.
 
Prof. Dr. Sulis Triyono, M.Pd.
Guru Besar dalam Bidang Ilmu Linguistik Terapan
MEMBANGUN LITERASI MELALUI BAHASA JERMAN

Permasalahan literasi sering diabaikan oleh banyak orang karena orang lebih cenderung memilih jalan pintas dan seakan tidak lagi memperhatikan kebutuhan akan baca dan tulis. Literasi bukan sekedar kemampuan seseorang untuk mampu memahami baca dan tulis semata, melainkan kemampuan seseorang untuk mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan mampu mengendalikan diri dan tidak hanya sekedar menuruti kemauannya tanpa memperhitungan akibat yang dapat ditimbulkannya. Fenomena munculnya berita bohong di media sosial yang justru malah diviralkan secara masif oleh sekelompok komunitas tertentu menandakan rendahnya pemahaman masyarakat pada budaya literasi. Pada umumnya, mereka tidak mengganggap pentingnya mengedepankan budaya literasi. Malah justru sebaliknya, mereka kurang  emahami budaya literasi. Berita yang mengandung kebenaran justru kurang banyak diresponsnya. Sebaliknya, berita bohong atau berita yang mengandung unsur tidak benar, malah justru dengan cepat disebarluaskan.

Berbagai kajian tentang banyaknya ketimpangan pemahaman di masyarakat perlu segera dieliminasikan agar masyarakat tidak hanyut dan terbuai dengan tren Jaraknya memviralkan hal yang kurang baik atau bahkan berita bohong yang memiliki muatan makna negatif. Adapun berita yang benar atau tidak bohong, acapkali sering diabaikan. Kajian mengenai hal ini telah banyak dikemukakan oleh para pakar komunikasi. Pakar bahasa harusnya ikut berperan dalam memerangi maraknya berita bohong atau hoax di media sosial tersebut. Hal ini dapat dipastikan disebabkan oleh ketidaktahuan akan resiko yang harus ditanggung dalam menyebarkan berita bohong melalui media sosial. Bahasa sebagai suatu sistem memiliki seperangkat subsistem yang masing-masing mengorganisasikan komponen-komponennya sehingga membentuk keteraturan yang sistemik. Perangkat subsistem yang dimaksud adalah mulai dari perangkat subsistem bunyi, subsistem gramatikal, dan sampai pada perangkat subsistem semantik atau makna. Masing-masing perangkat subsistem itu memiliki unsur unsur yang terorganisasi untuk membentuk subsistemnya sendirisendiri. Unsur-unsur subsistem ini yaitu fonemna sebagai satuan lingual yang terkecil sampai dengan wacana sebagai satuan lingual yang terbesar. Satuan-satuan lingual tersebut memiliki fungsinya masingmasing. Satuan lingual itu ada  yang berfungsi sebagai penanda number ‘jumlah‘, penanda tenses ’kala‘, ada yang berfungsi penanda mood ‘modalitas’, dan ada pula yang berfungsi sebagai penanda gender ’jenis kelamin‘. Wacana sebagai satuan lingual terbesar memiliki peran yang mampu mendeskripkan konten yang berisi ide atau gagasan seseorang secara lengkap yang dapat dipahami dengan baik oleh pembacanya. Pembaca kadang tidak dapat memahami dengan baik isi pesan yang terkadung dalam sebuah wacana. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya kekuranglengkapan narasi teks secara baik atau terdapat makna ambigu atau alur pikir yang disampaikan tidak runtut. 

lebih lanjut dapat di klik di sini
 

Prof. Dr. Wiyatmi, M.Hum.
Guru Besar dalam Bidang Ilmu Sastra Modern
PERAN SASTRA DALAM UPAYA PENYADARAN KEADILAN GENDER DAN KEADILAN EKOLOGIS:  DARI FEMINISME KE EKOFEMINISME

Persoalan keadilan gender dan degradasi lingkungan hidup merupakan dua hal yang meskipun klasik, sampai saat ini tetap belum terselesaikan di sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan Catatan Tahunan 2020 Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang dirilis 6 Maret 2020, tercatat (1) ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri atas 421.752 kasus yang bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama; (2) ada 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadalayanan yang tersebar di sepertiga provinsi di Indonesia; dan (3) ada 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelepon ke Komnas Perempuan. Dari 1.419 pengaduan tersebut, 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender 142.

Data degradasi lingkungan hidup, yang pasti akan berdampak pada manusia, antara lain dirilis oleh Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dalam Dialog Nasional Walhi di Medan, Sumatera Utara, 23 April 2018, bahwa selama ini telah terjadi ketimpangan penguasaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Akibatnya, Indonesia mengalami kondisi darurat ekologis (https://walhi.or.id/tinjauan-lingkunganhidup-2018/). Dalam catatan Walhi, sekitar 159.178.237 hektarlahan telah dikapling perizinan yang setara dengan 30,65% wilayah Indonesia (darat dan laut). Sebagai gambaran, luas daratan Indonesia sekitar 191.944.000 hektar dan luas laut mencapai 327. 381.000 hektar. Sebaran izin tersebut, 59,77% ada di darat dan 13,57% di laut. Penggunaan ruang bisa lebih besar, apabila data perizinan daerah dapat teregistrasi atau dikonsolidasikan dengan baik di tingkat kementerian atau lembaga (https://walhi.or.id/tinjauan-lingkungan-hidup-2018/). Walhi juga mencatat, ada 302 konflik lingkungan hidup dan agraria terjadi sepanjang 2017, serta 163 orang dikriminalisasi. Data ini bersumber dari 13 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua (http://www.mongabay.co.id/2018/04/24). Hidayat (2018) juga menyatakan bahwa darurat ekologis tersebut telah menimbulkan bencana ekologis yang tidak hanya hanya merugikan, tetapi juga menyengsarakan manusia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 2.175 kejadian bencana di Indonesia. Dari data itu, 99,08% merupakan bencana ekologis, disebabkan meningkatnya frekuensi angin puting beliung sebagai dampak perubahan iklim (Hidayati, 2018).  Data terkini yang dirilis oleh WALHI pada Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2020 menyebutkan bahwa saat ini ancaman terhadap lingkungan di Indonesia bukan hanya pandemi, tetapi juga makin mengguritanya rezim investasi. Dalam catatan WALHI, sekitar 61,46%  daratan dikuasai oleh korporasi sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan dan migas. Ketimpangan yang sangat tinggi tersebut ditegaskan data penguasaan lahan yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 yang mencapai angka 0,68.31. Artinya, 1% penduduk Indonesia  menguasai 68% lahan. Selain itu, kerusakan lingkungan masih terus terjadi (https://www.walhi.or.id/lingkungan-hidup-terancam-rezim-investasi).

lebih lanjut dapat dibaca di sini